sistem akuntansi pemerintah. Pada pasal 5 Permendagri 64 tahun2013 dikatakan bahwa SAPD tersusun atas prosedur dan teknik akuntansi dalam identifikasi transaksi,pencatatan jurnal, pemostingan ke dalam buku besar atau buku besar. sistem akuntansi pemerintah

 
Pada pasal 5 Permendagri 64 tahun2013 dikatakan bahwa SAPD tersusun atas prosedur dan teknik akuntansi dalam identifikasi transaksi,pencatatan jurnal, pemostingan ke dalam buku besar atau buku besarsistem akuntansi pemerintah  4) Tidak

Karena itu, akuntansi ini juga disebut akuntansi anggaran atau akuntansi dana. yang mempunyai data dan informasi akuntansi timbal halik yaitu: 1. Lampiran ini dapat diunduh dalam format pdf dan membantu pemerintah daerah dalam. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 12. 105/2000 adalah perubahan sistem akuntansi pemerintahan. Pencairan Dana Cadangan Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran untuk kegiatan yang dituju maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum. Sistem Akuntansi Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Hal - 114 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK. Organisasi non-Pemerintah “ ini dapat ditulis dengan baik. 2 Pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD melakukan inventarisasi atas dokumen penetapan Pendapatan-LO yang belum diterima pembayarannya. 1. Trending. OS/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (PMK 213/2013), unit akuntansi untuk hihah terdiri dari: 1. Akuntabilitas. Apabila terbukti skirpsi tersebut bukan hasil pekerjaan sendiri, maka saya bersedia menerima segala sanksi yang telah ditetapkan. U. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada pemerintah pusat dalam menyusun Laporan. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP) 5. Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah Menurut Peraturan. 05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat adalah prinsipprinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturanaturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam. Penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Negara terdiri dari Penerimaan Negara, Pendapatan Negara, Pengeluaran Negara, dan Belanja Negara. Standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 000. 171/PMK. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang. Penerapan sistem akuntansi di pemerintah daerah dimulai dengan diterbitkannya PP No. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah yang berhubungan dengan sistem akuntansi Barang Milik/Kekayaan Negara, perlu adanya suatu pedoman kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara untuk semua. Berikut adalah beberapa peranan pentng dar akuntansi ini. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UPH) 3. PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri. CATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2022. Pengelolaan keuangan daerah yang baik perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah yang baik agar penatausahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Hapzi Ali, MM, CMA, MPM PROGRAM MEGISTER AKUNTANSI UNIVERSITAS MERCUBUANA JAKARTA 2019 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA INSTANSI PEMERINTAH, ANCAMAN DAN PENGENDALIANNYA Oleh Kristiyanto Bayu. Dan juga, Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 10 akuntansi perlu dilakukan jurnal penyesuaian. Akuntansi pemerintahan adalah sistem pencatatan dan pembukuan yang dibuat untuk negara. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hapzi Ali, MM, CMA, MPM PROGRAM MEGISTER AKUNTANSI UNIVERSITAS. Ruang Lingkup dan Karakteristik Akuntansi Pemerintah Daerah Pengertian akuntansi keuangan daerah Akuntansi keuangan daerah merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah, Pemda. si . Standar Akuntansi Pemerintahan, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, kebutuhan integrasi sistem manajemen informasi keuangan, dan pemenuhan terhadap peraturan perundang­ undangan yang berlaku. Manfaat dari pembuatan makalah ini untuk menambah pengetahuan tentang sistem. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menjadi langkah awal dimulainya pengelolaan keuangan. SIKLUS AKUNTANSI Siklus akuntansi merupakan sistematika pencatatan transaksi keuangan, peringkasannya, dan pelaporan keuangan sebagaimana digambarkan pada diagram alur di bawah ini: II. Kehadiran sistem pencatatan ini menjadi dasar atas terciptanya standar di dalam laporan keuangan untuk berbagai pihak yang terkait, dari. (3) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD. bahwa untuk kepastian hukum dan penyesuaian. Pendahuluan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005. 000. Transaksi Anggaran Berdasarkan DPA-PPKD, PPK-PPKD membuat jurnal: Estimasi Pendapatan xxx Estimasi Penerimaan Pembiayaan xxx Estimasi Perubahan SAL* xxx Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan xxx Apropriasi. Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP) 5. Menteri Keuangan menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara sekaligus sebagai Pengelola Kas Negara. Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Akuntansi pemerintahan bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan. Menurut PP tersebut, akuntansi pemerintahan Indonesia menggunakan basis kas menuju akrual. j. Direktorat Informasi dan Akuntansi (DIA) yang akan menghasilkan laporan keuangan. 000. Akuntansi Keuangan Daerah 1. mengganggu tercapainya tujuan sistem informasi akuntansi perusahaan (Anastasia dan Lilis, 2011: 82). September 8, 2023. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 2010 * Peraturan Mentri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 265 ayat (2) : Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 71 tahun 2010 tentang Keuangan Negara dan Daerah yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Government & Nonprofit. Sistem Akuntansi BLU adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLU. v6i1. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), PP 71 tahun 2010, digunakan untuk entitas Pemerintah PusatSistem akuntansi pemerintah daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. ABSTRAK: bahwa sejalan dengan dinamika pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan kebijakan akuntansi pemerintahan berbasis akrual serta interpretasi pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan maka Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Semarang perlu ditinjau kembali;. , M. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur / bupati / walikota, mengacu pada Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah No. The aims of this research is to describe the influence of human. 5. (4) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1). , CA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2013 PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH APLIKASI AKRUAL DI DAERAH • Tujuan pedoman bagi. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu. Sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. (Modul Sistem Akuntansi Instansi : Hal. Internal Auditor / Lecturer / Consultant at Itjen Kemendikbudristek. Nah, sistem pencatatan dan pembukuan ini dikenal dengan akuntansi pemerintah dan di dalamnya terdapat standar akuntansi pemerintahan yang harus dipenuhi oleh yang membuatnya. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi SDM Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (Oleh: Jamason Sinaga, Ak. Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah membantu merancang penyusunan APBD dan strategi pembangunan dan pengendalian atas. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar yang digunakan oleh pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). 2. PP No. Pada tanggal 1 Maret 2015, Pemerintah Kota Gemah Ripah mencairkan dana cadangan sebesar Rp 100. Dalam lingkup pengelolaan keuangan negara atau penganggaran sektor publik, sistem akuntansi keuangan daerah diperlukan pada tahap pelaksanaan, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah”. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu. SAPD sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan. 1. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara. Internal Auditor / Lecturer / Consultant at Itjen Kemendikbudristek. Oleh sebab itu, buku ini dirancang sebagai suatu konsep utuh akuntansi pemerintah. 06/205 Akuntansi P2K Kerangka Umum SAPP SAPP terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat dan Sistem Akuntansi Pusat. 4 Manfaat. 24, 2018 • 0 likes • 30,509 views. 1 Latar Belakang Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. id : 44 hlm. Subsistem Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat SiAP terdiri dari: a. 3 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan. 7. Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 10 terhitung mulai Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari: 1) Perusahaan Perseroan; dan. Menurut Kustadi Arinta, Akuntansi Pemerintah adalah sistem akuntansi yang diterapkan di bagian keuangan Negara (public finance), dan khususnya pada tahap pelaksanaan anggaran (budget execution), termasuk pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika atau yang lebih permanen pada seluruh tingkatan dan unit pemerintah. A. Sistem Akuntansi Utang Pemerintah, selanjutnya disebut SAUP, adalah serangkaian prosedur manual dan terkomputerisasi meliputi pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi dan operasi utang pemerintah. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah. · D. 10, 2018 • 0 likes • 69,440 views. Dalam hal ini, Sistem Akuntansi Pemerintah terbagi menjadi dua sistem utama. a. Akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal dalam perkiraan neraca dan hasil operasional. Sudaryo, Y. dengan pelaporan posisi dan operasi hibah Pemerintah. Sistem Akuntansi Pemerintahan; c. 05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah sistem akuntansi yang meng- olah semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah pusat, yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan di luar pemerintah pusat seperti DPR. Baridwan (2000;6). Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Pengertian Akuntansi Pemerintahan. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat SAPP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat. 12. Dalam pemerintahan, pelaporan keuangan untuk pihak-pihak yang terkait tersebut dikenal dengan istilah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Adapun sistematika penyusunan buku akuntansi pemerintah ini adalah terdiri dari bab-bab sebagai berikut: Bab Topik 1 Pengantar 2 Keuangan Negara dan Pencatatannya 3 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB. Salah satu pergeseran pengelolaan APBD berdasarkan PP. 337/KMK. Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP): Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktik akuntansi yang diterima secara umum; • Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara nasional maupun. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberiAkuntansi pemerintah di Indonesia telah dikembangkan dan menemukan bentuknya di tahun 2005 yang ditandai dengan disahkannya PP No. Modul 3- Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 4 c. pemerintah pusat, yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan. PENDAHULUAN Sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) merupakan suatu instrumen penting yang harus disiapkan dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual. Menurut Keputusan Menteri Keuangan ini, Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat adalah sistem terpadu yang menggabungkan prosedur. Laporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial,. SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN A. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran. Sesuai dengan penjelasan pasal 6. Pasal 2 Peraturan Menteri ini mengatur Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian yang. 2023 DOI: 10. 3K views • 38 slidesDiubah sebagian dengan : PERWALI Kota Yogyakarta No. Tanggal 11 Juni 2015 BUD menerima uang setoran. Sistem Akuntansi yang Harus Terus Dikembangkan; Dengan adanya perubahan lingkungan dan sifat transaksi, pada sistem akuntansi pemerintah juga harus disesuaikan lagi dengan perkembangannya. 05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat T. U. (Modul Sistem Akuntansi Instansi : Hal. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronis dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas seluruh entitas Pemerintah Pusat. 000. Neraca dan laporan arus kas merupakan bentuk laporan yang baru bagi pemerintah daerah dan untuk dapat menyusunnya diperlukan adanya suatu standar akuntansi. Sistem akuntansi pemerintah harus terus berkembang. a. 05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun. Perkiraan yang dibuat tersebut kemudian harus dapat atau bisa menunjukkan akuntabilitas keuangan negara yang andal dari sisi obyek serta juga tujuan penggunaan dana dan pejabat atau organisasi yang. 3. Dari sisi laporan. semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah pusat, yang. yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan di luar pemerintah pusat. Dokumen ini juga menjelaskan proses pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi keuangan. Akuntabilitas, yaitu sistem akuntansi pemerintah mampu memberikan informasi keuangan yang lengkap cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit- unit pemerintah. 1. pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang mengacu pada Sistem Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. SAPD sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan. Yang pertama perbedaan akuntansi komersial dan akuntansi pemerintah adalah dari sisi laporan dalam jurnal. Latifah, L. Tanggal 11 Juni 2015 Bendahara Penerimaan SKPD Tentram menyetorkan uang pajak tersebut ke rekening Kas Daerah. Baca juga : Accurate Online. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13. Sedangkan untuk sistem dan prosedur akan diatur oleh masing-masing pemerintah (pemerintah pusat oleh Departemen Keuangan dan pemerintah daerah oleh masing-masing pemerintah daerah dengan arahan dari Departemen Dalam Negeri). akuntansi pemerintah yang berterima umum. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang terdiri dari akuntansi pendapatan, belanja, pembiayaan dan transaksi non kas. 000. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah sistem akuntansi yang mengolah. Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktik akuntansi yang diterima secara umum; b. Yang pertama perbedaan akuntansi komersial dan akuntansi pemerintah adalah dari sisi laporan dalam jurnal. Nazaruddin, I. DALAM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. , CA. (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, sistem informasi akuntansi, kualitas sumber daya manusia, pengendalian internal dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: H1 : Penerapan Standar Akuntansi. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) diatur dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 tahun 2013. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah sistem akuntansi yang meng¬olah semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah pusat, yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan di luar pemerintah pusat seperti DPR. Di sisi lain, unit-latar belakang lahirnya sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Vira Saputri Yuniar. 2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 2. Latar Belakang. 1 Menurut pandangan Penulis, keberagaman sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. LKPP disusun berdasarkan sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) sesuai dengan.